 |
| Alinea |
Alasan Pemprov DKI yang ingin melepas saham di produsen bir, PT Delta Djakarta dipertanyakan Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono.
"Nggak masuk akal, memang DKI kekurangan duit apa sampe jual begitu. Kalau kita jual itu kesannya kita gak punya duit. Padahal DKI duitnya banyak," kata dia Kamis (17/5).
Alasan menambah keuangan DKI secara signifikan dari pelepasan saham tersebut dinilai tak rasional. Gembong mengatakan, banyak cara lain yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Artinya, kata dia, tak ada unsur keterdesakan atau urgensi untuk menjual saham di pabrik minuman beralkohol tersebut.
Keinginan pemprov melepas saham di PT. Delta Djakarta, kata Gembong, tetap harus mendapat persetujuan dari dewan melalui rapat paripurna. DPRD, kata dia, akan mengkaji argumentasi pemprov yang harus berdasar kajian ilmiah terkait rencana divestasi atau pelepasan saham tersebut.
Namun, Gembong mengatakan, selaku ketua fraksi dirinya belum menerima surat resmi rencana pelepasan saham tersebut dari Pemprov DKI. Yang paling penting, kata dia, adalah kajian ilmiah yang dijadikan pemprov sebagai dasar argumentasi untuk mengambil kebijakan tersebut."Makanya kita pengen tahu dulu jalan pikirannya Pak Anies dan Pak Sandi, mau melepas saham itu apa," kata Gembong.
Gubernur Anies yang pernah menyebut bahwa Jakarta tak butuh investasi di pabrik air keras dinilainya tak relevan. Anies, menurutnya, harus membuka diri dan menyadari bahwa Jakarta adalah kota metropolitan serta Ibu Kota yang artinya milik semua golongan. Jakarta tak bisa disamakan dengan daerah lain.
"Jakarta ini kota wisata, Jakarta kota perdagangan, itu musti disadari. Kita jangan berpikiran sempit, Bos. Jakarta harus kita samakan dengan kota-kota besar di dunia," ujar dia seperti dilansir laman Republika.
Sementara itu, Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengatakan, selain untuk memenuhi janji kampanye, DKI Jakarta akan mendapat dana segar sekitar Rp1 triliun. Dana tersebut bisa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan langsung dampaknya oleh warga Jakarta. Memang sudah waktunya sahamnya dijual. Sehingga predikat Pemprov DKI Jakarta sebagai satu-satunya institusi pemerintahan yang punya saham di perusahaan bir akan hilang.
"Saya berharap dan meminta, semua fraksi di DPRD DKI Jakarta memuluskan rencana penjualan saham ini. Pelepasan saham adalah aspirasi warga Jakarta, jadi jangan dihalangi," ujar Fahira di hari yang sama.
Advertisement
EmoticonEmoticon