Inilah Ujung Kisah Penggerudukan FPI dan Banser ke PDIP

Ilustrasi

Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono menanggapi soal penggerudukan massa anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdhatul Ulama (Banser NU) serta Front Pembela Islam (FPI) di kantor PDI Perjuangan (PDIP) Banyumas, Jawa Tengah.

"Kejadian tersebut sudah selesai dan ada kesepakatan damai antara Korlap massa Banser, FPI dengan tim hukum PDIP Banyumas," katanya pada Selasa (26/6/2018).

Massa Banser dan FPI, katanya, sempat mendatangi kantor DPC PDIP Banyumas pada Selasa siang sekitar jam 12.00 WIB. Kedatangan Banser dan FPI itu untuk meminta klarifikasi atas tindakan ketua pengurus anak cabang PDIP kecamatan Sumbang bernama Dartim. Di mana pada Senin malam, 25 Juni 2018 Dartim mendatangi giat pengajian atau doa di rumah warga bernama Edi Siswanto.

"Selesai kegiatan doa, ada pembagian berkat bizaroh kepada yang hadir. Saat itu pemilik rumah (Edi Siswanto) diserahkan oleh Dartim ke Panwascam atas dugaan money politic," katanya.

Massa Banser dan FPI merasa tidak terima karena merasa bahwa pembagian berkat atau bizaroh adalah hal yang wajar dalam tradisi NU. "Massa kemudian mendatangi kantor PDIP Banyumas," ucapnya.

Kedua belah pihak akhirnya melakukan pertemuan dan mediasi. Pertemuan itu dipimpin Kapolres Banyumas di kantor PDIP Banyumas dan dihadiri oleh Korlap Banser serta FPI.

Sejumlah kesepakatan damai akhirnya tewujud. Pertama tim hukum PDIP Banyumas sepakat mencabut laporan aduan ke Panwas terkait dugaan money politik dalam giat doa pada Senin malam.

Kedua, pihak Banser akan mencabut laporan atas tindakan Ketua PAC PDIP Sumbang yang telah membawa Edi Siswanto kepada Panwascam. Ketiga masing-masing pihak sepakat bahwa persoalan tesebut telah selesai dan berjanji akan menjaga kondusifitas Banyumas.

Condro menegaskan, bahwa saat kejadian penggerudukan di kantor PDIP Banyumas tidak ada konflik fisik maupun aksi anarki baik dari masa Banser, FPI maupun Satgas PDIP.

"Polri dan TNI tetap mensiagakan kekuatan di Mapolres Banyumas untuk antisipasi apabila terjadi pengerahan massa dari kedua belah pihak," kata Condro seperti dilansir Viva.