Tenang saja, hal itu pernah ada kok di dunia yang pemimpin sebuah negeri penuh ketakutan yang berlebihan. Seperti yang dikisahkan oleh mantan pengajar Magister Teknik Perencanaan,Universitas Tarumanagara, Elisa Sutanudjaja. Begini ceritanya.
----
Tadi siang dicolek Uni Z. Lubis yang merasa heran tentang berita dari Kumparan dengan judul "Layanan Qlue Dimatikan Plt Gubernur DKI Sumarsono".
Begitu dibuka, ternyata bukan soal Plt Gubernur menghentikan soal layanan Qlue, ternyata isinya tentang pembatalan kewajiban Ketua RT/RW untuk melapor pada Qlue (saya hanya butuh waktu 1 menit untuk tahu bahwa judul dan isi berbeda total).
Lalu ternyata di Twitter sudah ada ribut-ribut dari para selebtwit, dari yang bertanya hingga menyalahkan Plt Gubernur DKI seperti dibawah ini, sekaligus saya mendapatkan tautan lain dari Kompas yang mengatakan adanya pembatalan "Pergub" no 903/2016.
Dua akun twitter selebtwit malah dengan dramatis ngetwit, seakan-akan Plt Gubernurlah yang "membatalkan". Disitu saya mulai merasa jengkel.
Pertama, tidak mungkin Pergub sampai nomor demikian besar dalam 1 tahun - dan ternyata ketika dirunut kesalahannya itu bermula dari kesalahan Qlue sendiri.
Kedua, hanya dalam 5 menit saya tahu bahwa yang benar adalah adanya pembatalan SK 903/2016 yang digantikan dengan SK 2431/2016, yang kurang lebih membatalkan SK 903/2016 dan sekaligus menghilangkan kewajiban Ketua RT dan RW untuk melapor via Qlue.
Dan kerennya, siapa yang menandatangani SK 2432/2016 itu? Tak lain tak bukan Basuki Purnama pada tanggal 25 Oktober 2016. Bukan Plt Gubernur Soemarsono.
Akurat? yeah rite. Berita sesederhana itu saja tidak dibaca, dan langsung main bagi. Informasi yang cuma 5 menit dicari langsung dapat saja, tidak berusaha dicari.
[Paramuda/BersamaDakwah]
Advertisement
EmoticonEmoticon